Dewan Pendidikan Kirim Surat Ke Presiden

PEKALONGAN- Dewan Pendidikan Kota Pekalongan mengirim surat ke presiden terkait Permendikbud no 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan SD dan SMP dan SKB lima Menteri. "Kami minta regulasi Permendikbud dikaji ulang dan disinkronkan, sehingga memudahkan implementasinya. Terdapat sejumlah regulasi yang tumpang tindih, bertabrakan, dan inkonsisten dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi," kata Ketua Dewan, Suryani SH MHum, kemarin. Dia menunjukkan beberapa kelemahan yang tidak mendaarkan pada perundang-undangan yang lebih tinggi khusunya pada UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Permendikbud menimbulkan kecemasan praktisi pendidikan, khususnya yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini disebabkan besaran BOS tidak memadai untuk menjangkau pendidikan bermutu, sesuai standar nasional pendidikan. Padahal, banyak sekali sekolah swasta yang hidupnya tergantung dari sumbangan orang tua siswa. Jadi Beban Menurut dia, bagi sekolah negeri kemungkinan untuk menanggung biaya pendidikan tidaklah terlalu berat.